'Ekonomi Syariah Opsi Serius'

Republika Selasa, 09 Juni 2009 pukul 02:55:00
'Ekonomi Syariah Opsi Serius'

Boediono nilai ekonomi syariah prosektor riil.


JAKARTA — Ekonomi syariah bisa menjadi kunci Indonesia keluar dari pengaruh krisis keuangan global saat ini. Salah satu sebabnya, sistem ekonomi berbasis nonribawi itu prosektor riil.

‘’Ekonomi syariah merupakan opsi yang serius bagi ekonomi kita,’‘ kata calon wakil pre siden (cawapres) yang diusung koalisi Partai Demokrat, Boediono, saat berkunjung ke redaksi Republika, Senin (8/6), di Jakarta.

Dibandingkan sistem ekono mi konvensional, Boediono meng akui transaksi dalam sistem ekonomi syariah dilandaskan pada kegiatan perekonomian yang konkret. Ini tentu berbeda dengan sistem konvensional yang boleh mendasarkan aktivitasnya pada transaksi derivatif.

‘’Kaitan dengan pembangun an di sek tor riil lepas,’‘ katanya. Sementara itu, sistem ekonomi syariah dilandasi pada sektor riil.

Konsep bagi hasil (risk sharing) tanpa menyerahkan tang gung jawab sepenuhnya kepada debitor, menurut mantan gubernur Bank Indonesia ini, juga se bagai konsep yang mestinya di ikuti perbankan konvensional.

Konsep ekonomi syariah pun tak me nge nal kesenjangan anta ra sektor riil dan finansial. Bila di ekonomi konvensional dua sek tor ini bisa berjalan tak se iring, di ekonomi syariah ada jem batan berupa bagi hasil atau sewa.

‘’Seringkali terjadi dana ha nya berpu tar-putar di sistem keuangan derivatif, tanpa turun ke sektor riil. Ini tidak ter jadi di ekonomi syariah karena konsep bagi hasil itu,’‘ jelasnya. Bahkan, sistem bagi hasil ini telah diterapkan di proyek infrastruktur.

Melihat perkembangan saat ini, eko nomi syariah bisa berpo tensi lebih besar lagi. Pertum buh an ekonomi syariah, diukur dari perkembangan perbankan syariah saat ini, baru sekitar dua persen.

‘’Ekonomi sya riah ha rus dimulai dari tingkat usa ha mik ro, kecil, dan mene ngah (UM KM),’‘ katanya.

Tapi, mantan menko Perekonomian ini mencermati, perkembangan ekonomi syariah jangan sebatas jor-joran pembukaan cabang perbankan syariah di mana-mana. Per tum buh an cabang harus di imbangi de ngan kuali tas layan an dan produk syariah.

‘’Landasan pertumbuhan eko nomi syariah harus rasional. Ja ngan sekadar mendirikan bank-bank perkreditan rakyat syariah, tapi nanti mati di te ngah jalan. Kalau ter jadi, yang rugi syariah juga.’‘

Kompetisi di antara pelaku ekonomi syariah juga harus se hat. ‘’Dan, jangan ada hambatan. Jangan juga terlalu ekstrem, nanti mandek.’‘

Sejak menjadi menkeu di Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Soekarno putri, Boediono mengaku se lalu mendukung perkembang an ekonomi syariah. Kebi jak an ini ia lanjutkan ketika menduduki kursi menko Per ekonomian dan gubernur Bank Indonesia. ‘’Saya yakin ekonomi syariah bisa menan dingi ekonomi konvensional.’‘

Pengamat ekonomi syariah, Adiwar man Azwar Karim, menyatakan, ekonomi syariah semestinya memang menjadi opsi serius dalam sistem perekonomian di Tanah Air. ‘’Sehingga, nilai-nilai syariah bisa menjadi opsi serius,’‘ katanya.

Adanya larangan melakukan transaksi derivatif, menurut Kepala Divisi Sya riah BII, Chairil A Aziz, menunjukkan sistem ekonomi syariah layak menjadi pilihan. ‘’Transaksi di perbankan syariah harus jelas underlying transactionnya sehingga lebih aman,’‘ jelasnya. evy/wed/gie


BOEDIONOMICS

Ada tiga sektor yang menjadi fokus Boediono dalam pembangunan ekonomi ke depan. Boediono berusaha menyeimbangkan dua sejoli tumpuan perekonomian, hard infrastructure dan soft infrastructure.

1. Infrastruktur.
Ini menjadi fokus dan kunci untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Sejak 11 tahun terakhir, sektor ini pas-pasan, bahkan tertinggal dibanding negara Asia lainnya. Sektor listrik, pembangunan jalan, kereta api, dan sarana/prasarana infrastruktur lainnya (hard infrastructure) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Pelayanan masyarakat.
Sesuai slogan pemerintahan bersih, pelayanan masyarakat (soft infrastructure) menjadi poin penting berikutnya. Pengurusan tanah, KTP, dan hal remeh lainnya ternyata berimbas ke dunia usaha. Perbaikan ini harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur fisik. Soft dan hard infrastructure merupakan dua sejoli tumpuan perekonomian.

3. Intervensi negara untuk kesejahteraan rakyat.
Intervensi ini terutama ditujukan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Dana APBN harus dipakai untuk keperluan masyarakat luas, seperti pembangunan jalan di wilayah pelosok, bantuan langsung tunai (BLT), PNPM, Raskin, KUR, Program Keluarga Harapan, dsb